Tempokpk.id Dugaan pegawai negeri sipil Kabupaten Mesuji Lampung, demi mengejar mutasi mengandakan Kartu Keluaga serta Kartu tanda Penduduk , dinas di Punskesmas Wira Bangun Kecamatan Simpang- Pematang Bumi Ragab Begawe Caram Provinsi Lampung.<\/p>\n
Lastinawati Bermula ingin segera pindah ke Kabupaten Muara Enim \u00a0Oknum Aparatur Sipil Negara, nekat menghalakan berbagai cara, dengan menduplikat KK dan KTP yang beralamat yang berbeda. Dalam hal ini, terlihat dan beralamatkan\u00a0 Kartu Keluarga No.1811022007110041, Nama Kepala Keluarga Ardi Wiradinata Desa Bitis kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, dan Nama Istri Lastinawati dan anak aurel dikeluarkan tanggal 16 Februari 2022 dan kolom kepala Keluarga Belum di tanda tangani dan status perkawinan keterangan belum tercatat.<\/p>\n
Dan selanjutnya Kartu Keluarga No.1811022007110041, kepala keluarga Ardi Wiradinata Desa Sungai Cambai\u00a0 kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung Status Perkawinan keternagan Kawin dan kolom kepala keluarga ditanda tangani.<\/p>\n
Ardi mengatakan dirinya sebagai kepala keluarga selamaini tidak pernah merasakan pindah alamat kependudukan, bahkan KTP saya aktif saat ini beralamat Kabupaten Mesuji Lampung dan Berlaku hingga Seumur Hidup katanya<\/p>\n
Dan ia mengatakan dengan munculnya saya memiliki alamat lain yang dikeluarkan dinas catatan sipil Kabupaten Muara Enim, ini sangat membuat heran padahal sekarang sudah zaman sanagt ketat, Kenapa bias saya punya Kartu Keluarga serta KTP bias dikeluarkan orang lain tanpa sepengetahuan saya sebagai Kepala Keluarga tuturnya<\/p>\n
Lansir halaman https:\/\/disdukcapil.lampungutarakab.go.id<\/em><\/strong>\/UU No.24 Tahun 2013 pasal 1 point 9 menyebutkan bahwa data kependudukan adalah data perseorangan dan\/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.<\/p>\n Bentuk dari dokumen kependudukan tersebut meliputi antara lain\u00a0 Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Akta\/Surat Nikah\/Cerai, Akta Kelahiran\/Kematian, Akta Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak, Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan.<\/p>\n Perubahan elemen data kependudukan harus dilaporkan kepada instansi pelaksana agar data kependudukan menjadi akurat dan mutakhir karena dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan sangat membutuhkan data yang akurat berimplikasi pada pelayanan publik dan pembangunan di sektor lain. Banyak contoh yang terjadi di lapangan adalah tingkat pendidikan penduduk di Kartu Keluarga tidak pernah dirubah meskipun anak tersebut sudah lulus SD bahkan ada yang hingga lulus sarjana data tersebut tidak pernah diperbaharui.<\/p>\n Sekilas pemalsuan data kependudukan dan dokumen kependudukan\u00a0 tampak sederhana, dan sudah lazim terjadi. Namun demikian, meskipun kelihatannya sederhana, pemalsuan dokumen kependudukan dapat menimbulkan dampak yang serius, yakni munculnya berbagai tindak pidana di tengah masyarakat.<\/p>\n Manipulasi data biasanya terjadi dikarenakan adanya maksud tertentu untuk menerobos aturan yang berlaku sesuai dengan kepentingannya. Seperti mengakali sistem zonasi pada saat anak ingin masuk sekolah, memalsukan data kematian agar dapat menikah kembali, memalsukan data untuk tujuan penerimaan bantuan sosial atau untuk kepentingan-kepentingan lainnya.<\/p>\n Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia,\u00a0Prof. DR. Zudan\u00a0Arif\u00a0Fakrulloh, menyebut\u00a0sanksi\u00a0berat menanti bagi orang yang melakukan pemalsuan atau penyalahgunaan dokumen kependudukan.<\/p>\n Disebutkan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan bahwa:<\/p>\n Dinas Dukcapil selaku instansi pelaksana di daerah dituntut untuk lebih teliti dalam menerima pelaporan yang diajukan oleh penduduk. Peningkatan kompetensi petugas sangat dibutuhkan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan yang lebih baik untuk menghasilkan data yang benar dan akurat. Petugas pada instansi pelaksana wajib memahami seluruh aturan perundang-undangan, dapat memberikan solusi atas permasalahan data kependudukan dan tidak tergiur dengan materi yang ditawarkan oleh penduduk.<\/p>\n Nama\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 : Bambang Irawan, S.Sos., MM<\/em><\/p>\n NIP\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 : 198012042010011011<\/em><\/p>\n Jabatan\u00a0 \u00a0 \u00a0 : Kasi Pindah Datang Penduduk<\/em><\/p>\n \n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Tempokpk.id Dugaan pegawai negeri sipil Kabupaten Mesuji Lampung, demi mengejar mutasi mengandakan Kartu Keluaga serta Kartu tanda Penduduk<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":721,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"chat","meta":{"footnotes":""},"categories":[5,4,11],"tags":[],"class_list":["post-720","post","type-post","status-publish","format-chat","has-post-thumbnail","hentry","category-hukum","category-nasional","category-pemerintah","post_format-post-format-chat"],"yoast_head":"\n\n
Ingat, siapa saja yang memerintahkan, memfasilitasi dan\/atau memalsukan data kependudukan dan mendistribusikannya diancam pidana dan\/atau denda. Salam. Profil penulis<\/h3>\n